Suara Bontang 2

P engamat ekonomi politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai, perjalanan satu tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah serangkaian pengkhianatan terhadap negara, bangsa, rakyat dan konstitusi. “Perlakuan Pemerintahan Jokowi terhadap Freeport selaras dengan kepentingan asing untuk melanjutkan investasi model kolonial di Indonesia,” tegas Salamuddin Daeng kepada intelijen (19/11). Kata Salamuddin, melalui Kementerian ESDM, pemerintah terus memberikan perlakuan istimewa kepada Freeport. Dalam hal ini Menteri ESDM Sudirman Said terus melakukan berbagai manuver untuk menjadi antek Freeport.   “Sedikitnya 3 pengkhianatan yang dilakukan Sudirman Said yakni : pertama, berusaha melakukan perpanjangan kontrak Freeport untuk menguasai tanah dalam jumlah yang sangat luas di Papua. Kedua, melakukan berbagai macam cara agar Freeport tetap dapat melakukan eksport bahan mentah dan tidak membuat pemurnian atau pengolahan di dalam negeri,” beber Salam

M enteri ESDM Sudirman Said telah melaporkan Ketua DPR RI Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena 'memalak' PT Freeport dengan meminta jatah saham dengan mencatut nama Presiden dan Wapres serta Luhut Panjaitan. Atas skandal tersebut, sejumlah pihak ramai-ramai menyerang Setnov, sapaan akrab Setya Novanto. Namun, tak sedikit juga pihak yang mempertanyakan langkah Sudirman Said.  Sebut saja misalnya Budayawan Ridwan Saidi. Menurutnya, publik tak boleh menghakimi Setnov begitu saja, sebelum proses penyelidikan yang tengah dilakukkan Dewan Kehormatan Dewan (MKD) rampung.   "Dalam pandangan saya, dari segi hukum tidak ada masalah dengan SN, mestinya yang dihajar itu ‎Sudirman Said. karena materi yang dibahas Setnov itu benar, yang salah itu justru Sudirman Said," kata Ridwan dalam sebuah diskusi ‎Renaissance Foundation, bertajuk; 'IMF Merusak Ekonomi Indonesia' di Jakarta, Kamis (19/11/2015)‎   ‎ Menurut dia, mestinya Sudirman Said memba

Seharusnya Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke kepolisian karena telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Patut dicurigai, jika tidak ada niat melaporkan ke polisi, hal itu hanya dagelan politik saja. Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataannya kepada intelijen (19/11). “Sudirman Said seharusnya melaporkan ke kepolisian, begitu juga Jokowi, pencatutan nama termasuk tindak pidana penipuan,” jelas Huda.   Kata Huda, dalam kasus Freeport ini nampak sekali penyelesaiannya bernuansa politik, karena ada dugaan melibatkan Menkopolhukam Luhut Panjaitan. “Luhut saja terlihat tidak mau menanggapi pernyataan Sudirman Said. Padahal kalau dibuka beberapa orang Istana bisa kena,” jelas Huda. Huda melihat Jokowi akan bersikap kompromis dalam menyikapi kasus ini, walaupun dalam beberapa kali memberikan pernyataan menyindir Setya Novanto. “Jokowi sudah tahu beberapa orang yang terlibat dalam kasus

P engamat politik Muhammad Huda mensinyalir, pihak Cina Tiongkok ada di belakang pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menegaskan bahwa dunia tidak perlu bergantung pada dolar AS. Pernyataan Jokowi di pertemuan G20 itu terkait “permintaan” pihak Cina untuk melawan Amerika Serikat. “Jokowi berani mengatakan begitu karena disuruh Cina. Selama ini investasi Cina sangat besar di Indonesia. Tak mungkin Jokowi berani mengungkapkan begitu tanpa dukungan negara besar seperti Cina,” tegas Muhammad Huda kepada intelijen (17/11). Menurut Huda, jika Jokowi memanfaatkan nilai mata uang Yuan Cina, justru bisa membuat ekonomi Indonesia turun. “Para pelaku Indonesia kebanyakan memakai dolar AS, ketika ada kebijakan penggunaan mata uang Yuan membuat pelaku usaha rugi banyak,” jelas Huda. Huda menilai, pernyataan Jokowi di pertemuan G20 itu sebagai “pemanis” sebagaimana diucapkan dalam peringatan KAA di Bandung beberapa waktu lalu. “Saat peringatan KAA Jokowi mengatakan tidak mau hutang, ter

L ion Air sedang menyelidiki laporan penumpang terkait insiden suara desahan di penerbangan JT 990 pada 14 November 2015 lalu. Bagaimana sebetulnya isi laporan tersebut? Penumpang yang melaporkan kejadian ini adalah Lambertus Maengkom. Sejumlah media mengabarkan, laporan ditujukan pada Kementerian Perhubungan, namun draf pelaporannya tersebar lewat situs bandara.web.id para Rabu (15/11). Sayangnya, saat dicek detikcom siang ini di situs tersebut, aduan tersebut tidak terlihat. Meski begitu, saat diwawancarai Metro TV, Lambertus yang berasal dari Bali ini, membenarkan aduan tersebut. Dari foto laporan yang beredar, intinya Lambertus mengadukan pelayanan Lion Air JT 990 rute Surabaya ke Denpasar. Dia menyebut ada suara dari kokpit yang diduga dari pilot menawarkan pramugari janda kepada para penumpang sebagai kompensasi delay. Selain itu, dia juga melaporkan suara desahan yang terdengar dari kokpit lewat pengeras suara pesawat. Berikut isi laporannya (sebagian tidak tertulis

M askapai Lion Air kembali menjadi sorotan. Kali ini, menyusul insiden 'desahan mesum' yang terjadi di pesawat Lion Air JT 990. Pihak Lion Air sendiri, langsung melakukan investigasi. Berikut, penjelasan lengkap dari Lion Air. Sebelumnya, banyak terjadi simpang siur mengenai kejadian ini, termasuk kabar tawaran menyediakan pramugari janda dan suara desahan mesum. Kronologi peristiwa ini dibebebarkan langsung Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait. Peristiwa ini terjadi dalam pesawat Lion Air JT 990, yang saat itu terbang dari Surabaya menuju Denpasara pada Sabtu lalu, 14 November 2015. Beberapa bantahan mengenai kabar tak sedap itu diungkapkan Edward. "Kopilot sengaja igin membuat kejutan dan mengucapkan selamat ulang tahun ke teman pramugarinya, yang kebetulan terbang. Tapi benar hal itu melanggar prosedur announcement dan etika," kata Edward saat dihubungi via telepon. Menurutnya, sang kopilot sengaja mengucapkan selamat ulang tahun melalui microphone hin

Presiden China Xi Jinping. AFP Kamis 19 November 2015, pemerintah Beijing mengumumkan akan membalas dan menghukum mereka yang dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan sandera warga negara Cina di Timur Tengah. Pernyataan ini dikeluarkan Kemenlu Cina menanggapi eksekusi mati warganya bernama Van Jinghui oleh milisi Negara Islam yang diperkirakan dilakukan di Suriah, seperti dilansir kantor berita Reuters. Satu hari sebelumnya milisi Negara Islam menerbitkan foto-foto eksekusi mati seorang warga Cina dan Norwegia, tanpa memberikan rincian apapun tentang cara dan di mana dua orang tersebut di eksekusi. Dalam keterangannya, Negara Islam menyalahkan kedua negara yang di eksekusi mati warganya karena menolak untuk membayar uang tebusan.( Eram )

M enko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan, emas yang tersimpan di areal tambang Freeport, melebihi cadangan emas milik BI maupun pemerintah Cina. “Total cadangan emas Freeport yang sudah terbukti sebesar 16 juta kg, tembaga 1,5 miliar kg. Belum lagi raw material berharga lainnya. Cadangan BI sama Cina saja kalah banyak,” kata Menko Rizal di Jakarta, Rabu (18/11/2015). Dalam hal ini, kata Menko Rizal, pemerintah harus bisa memasang harga tinggi dalam proses perpanjangan kontrak Freeport. Bahwasanya, syarat yang ditetapkan pemerintah sebelum negosiasi perpanjangan kontrak harus sudah dipenuhi Freeport. “Kan Presiden Joko Widodo bicara berulang kali. bahwa Freeport harus bayar royalti lebih tinggi. Kedua, urus limbah, lakukan divestasi, bangun smelter, dan perbaikan lingkungan,” kata Rizal. Bagaimana bilaq Freeport mundur karena tak sanggup? Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman wahid ini, justru menilainya sebagai berkah besar. “Kalau Freeport ngotot

M antan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso menilai kondisi bangsa saat ini sudah tidak lagi berdaulat. Kekayaan alam sudah mulai dikuasai bangsa asing. Hal itu disampaikan Djoko pada acara Apel Akbar Menjahit Kedaulatan‎ Bangsa, bertajuk; 'Segera Selamatkan Indonesia, Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 (PPKI 18/8/1945)' di Monumen Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta. Kamis (18/11/2015). Dia mengatakan, ‎semangat reformasi yang dimotori para aktvis mahasiswa 1998 belum berjalan sesuai harapan. "Kita harus akui dengan jujur, di era globalisasi ini kita sudah sedemikian dicengkram oleh bangsa asing. Kekayaan alam kita dirampas. Artinya gerakan mahasiswa belum berhasil," kata Djoko. Djoko menjelaskan, amandemen yang dilakukan pemerintah malah membawa ketidaksesuaian dalam kehidupan bernegara dan berbangsa berdasarkan Pancasila. "Kehidupan berbangsa dan bernegara kita makin jauh dari konstitusi. Akibatnya, selama 70 tahun bernegara tidak ada lagi keadil

Direktur Sirkuit Sentul, Tinton Soeprapto dan Anggota Dewan Pertimbangan (Wantimpres) Presiden Suharso Monoarfa, menunjukan desain sirkuit Sentul yang baru. P enyelenggaraan balapan MotoGP di Indonesia bukan lagi mimpi. Sebab, berkat dukungan dari sejumlah pihak termasuk pemerintah, Indonesia resmi menjadi salah satu tuan rumah MotoGP musim 2017. Sebagai bukti balapan MotoGP resmi digelar di Indonesia pada 2017, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sudah menandatangani letter of intent (LOI) dengan pihak Dorna Sport pada Rabu (18/11/2015). “LOI sudah ditandatangani oleh Menpora kemarin. Penandatanganan itu sudah bisa disebut sebagai bukti bahwa MotoGP 2017 jadi digelar di Indonesia. Karena, jika LOI sudah ditandatangani dan Indonesia tidak segera mempersiapkan sirkuit dan lain sebagainya, kita akan dikenakan denda oleh Dorna Sport,” ujar Direktur Sirkuit Internasional Sentul Tinton Soeprapto di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Kamis (19/11/2015) di Jakarta

Beda masa pemerintahan tentu juga beda kebijakan, termasuk soal kendaraan yang bakal digunakan oleh seorang pimpinan negara. Di masa pemerintahan Bapak SBY dulu, tentu kita masih ingat kalau beliau memiliki fasilitas pribadi yakni sebuah pesawat terbang pribadi untuk mobilitas. Presiden Jokowi pun sekarang juga harus memilikinya pula, secara mobilitas sebagai seorang pemimpin negara memang sudah seharusnya dituntut cepat. Apalagi, bagi seorang Jokowi yang memang doyan blusukan ke mana-mana itu. Alhasil, Helikopter SuperPuma pun selalu digunakan Jokowi saat blusukan ke wilayah-wilayah terpencil. Namun, lama-kelamaan kebutuhan blusukan Jokowi pun terkadang juga harus ditemani oleh Wakil Presiden atau pejabat terkait. Sehingga untuk efisiensi waktu, ke depannya Jokowi akan menggunakan helikopter baru jika menggelar kunjungan ke daerah terpencil, seperti dilansir melalui Merdeka. Heli baru itu adalah AgustaWestland AW-101, hasil joint venture antara Westland Helicopters di Inggris dan Agu

S etiap kali membaca Al-Quran yang terjemahan, kerap kali kita menemukan kata “Kami” untuk Allah yang berfirman. Contohnya saja “Kami Maha Berkehendak”. Sementara yang kita tahu kata “Kami” merujuk pada makna jamak. Lalu, apakah ini berarti Kami (Allah) itu jamak? “Katakanlah, Dia (Allah) itu Satu.” Ya, Allah SWT itu satu. Tidak jamak alias dua atau tiga. Allah SWT tentu saja bukanlah manusia, bukan juga makhluk hidup dengan seperangkat kelamin. Bukan laki-laki, bukan pula perempuan. Dalam gramatikal bahasa Arab, memang ada 14 dhamir (kata ganti orang). Dari huwa (kata ganti orang ketiga, tunggal dan laki-laki) hingga nahnu. Sementara dalam Al-Quran, pemakaian kata ganti orang ini kerap kali digunakan untuk lafaz Allah SWT. Kitab suci umat Islam ini membahasakan “Allah” dengan kata ganti huwa (Dia). Yang mana, seperti dijelaskan sebelumnya, makna ori-nya adalah dia laki-laki (1 orang). Namun semua tahu bahwa Allah SWT bukan laki-laki apalagi perempuan. Jikalau Al-Quran memaka

salah satu terowongan yang berada di daerah tambang Freeport (foto:faktafreeport)   Setelah sempat redah dari pembicaraan media, topik perpanjangan kontrak PT Freeport McMoran bersama Pemerintah Indonesia kembali hangat menjadi bahan pembicaraan dan mulai ditanggapi oleh anggota DPRD Papua. laurenzus Kadepa, Anggota DPR bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM mengatakan bahwa PT Freeport adalah perusahaan yang Kapitalis, tak menghargai HAM dan memperbudak Orang Asli Papua OAP). Kadepa menghimbau agar seluruh elemen masyarakat Papua mulai mendesak Pemerintah Indonesia terkait masalah perpanjangan kontrak perusahaan tembaga asal Amerika tersebut yang telah berdiri dan ‘Menguras’ harta Orang Asli Papua (OAP) hingga saat ini. “Jikalau diperpanjang, sebelumnya harus diluruskan sejarah hadirnya PT Freeport itu, sebab setelah hadir, PT Freeport melahirkan ribuan pelanggaran HAM di Papua. Freeport sangat tidak peduli soal HAM. Freeport, perusahaan kapitalis di Timika memperbudak

AgustaWestland AW-101. ©2015 istimewa Guna menunjang kegiatan kepresidenan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berencana membeli helikopter baru. Heli mewah yang diincar tersebut adalah AgustaWestland AW101, yang diklaim sebagai kendaraan udara jenis terbaru di dunia. Pembelian helikopter ini dilakukan untuk menggantikan peran SuperPuma yang biasa dipakai presiden dan wakil presiden saat berkunjung ke daerah. Pemilihan heli sebagai alat transportasi udara dilakukan karena bisa menjangkau daerah sulit ditempuh dengan kendaraan biasa. Helikopter menawarkan pelbagai kenyamanan kepada penumpangnya, terutama tamu VVIP. Mulai dari sofa, ruangan yang lebih luas, dan mampu memuat lebih banyak penumpang. "Helikopter ini di atasnya SuperPuma, punya daya angkut lebih besar dan endurance lebih baik," ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (18/11) Sementara itu, Sekretaris Militer Kepresidenan

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peresmian sejumlah proyek strategis Kaltim, di Kab. Penajam Paser Utara, Kamis (19/11) Seusai meresmikan Pabrik V PT. Pupuk Kaltim , di Bontang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek-proyek strategis Kalimantan Timur, yang dipusatkan di Kawasan Industri Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis (19/11) sore. Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengaku senang sekali hari ini bisa melakukan groundbreaking proyek-proyek infrastruktur yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Tapi ia mengingatkan, yang namanya sudah groundbreaking itu harus segera proyeknya dimulai. “Saya pastikan, 3-4 bulan lagi pasti akan saya cek. Kalau bekerja dengan saya jangan hanya groundbreakang-groundbreaking. Pasti akan saya cek,” kata Presiden Jokowi. Presiden memberi contoh, jalan tol Sumatera, ia sudah cek ke sana tiga kali dalam setahun. Sampai mana, sudah berapa

Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN dan sejumlah pejabat meresmikan Pabrik 5 PT. Pupuk Kaltim, di Bontang, Kaltim, Kamis (19/11) Pada hari kedua kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur (Kaltim), Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meresmikan Pabrik V PT. Pupuk Kalimantan Timur di Lapangan Kantor Pusat PT Pupuk Kaltim, Kota Bontang, Kamis (19/11). Pabrik yang berada di bawah Pupuk Indonesia Holding Company ini memiliki kapasitas 825 ribu ton amoniak serta 1 juta ton urea. Keberadaan pabrik pupuk tersebut, menurut Presiden Jokowi, mempunyai peran sangat penting dalam pencapaian swasembada dan kemandirian pangan. “Keyakinan ini harus didukung oleh suplai pupuk yang cukup,” katanya. Selain Pabrik V Pupuk Kaltim, di tempat yang sama juga diresmikan proyek revamping Asam Fosfat II PT Petrokimia Gresik. Pabrik yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur ini dapat menghasilkan 200 ribu ton asam fosfat dan 600 ribu ton asam sulfat. Presiden menyampaikan, dengan a

Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung, Menteri BUMN dan sejumlah pejabat di halaman Pabrik V Pupuk Kaltim, Bontang, Kamis (19/11) (Foto: Humas/Deni) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejenis untuk bersinergi dan membentuk holding untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap aksi korporasi. Dalam sambutannya pada peresmian Pabrik Pupuk V PT. Pupuk Kalimantan Timur dan Pabrik Asam Fosfat II PT Pertokimia Gresik, di Bontang, Kaltim (19/11), Presiden Jokowi mengapresiasi pembentukan holding company di bawah PT Pupuk Indonesia yang dapat meningkatkan kinerja korporasi pabrik-pabrik pupuk. “BUMN kita kalau mau bersinergi atau belum holding sudah membangun virtual holding, saya meyakini banyak efisiensi yang bisa dilakukan,” ujar Presiden Jokowi. Sebagai contoh, Presiden mengungkapkan ia telah memerintahkan BUMN yang bergerak di bidang perbankan, yang saat ini mempunyai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sendiri-sendiri, untuk membangun sistem yang te