Suara Bontang 2

Surat kabar di Jepang, Harian Yomiuri, hari Sabtu (3/10) kemarin mengulas tentang dipilihnya Cina memenangkan proyek kereta api cepat Indonesia. Headline yg diangkat adalah 'Indonesia Lebih Memilih Uang daripada Teknologi'. Berbicara tentang teknologi tentunya berbicara tentang masalah safety, keselamatan. Memang Cina menawarkan harga yang lebih murah, namun apakah sebanding dengan teknologi dan faktor keselamatan penumpangnya? Saya rasa tidak. Faktanya, teknologi kendaraan roda dua saja, dulu sempat Indonesia dibanjiri motor buatan Cina. Apa kabar? Sedangkan teknologi kendaraan roda dua buatan Jepang bahkan teknologi 'usang' tahun 1970-an saja sampai sekarang masih bisa berjalan dan dipergunakan di jalan raya. Teknologi bus misalnya, bus buatan Jepang tahun 1990-an sampai sekarang masih bisa beroperasi dengan baik. Bagaimana dengan bus TransJakarta buatan Cina yang masuk di tahun 2009? Kita tahu sendiri nasibnya. Memang, it's all about money. It's n...

Penetapan saya sebagai tersangka ini saya terima dengan penuh tanggung jawab. Setelah ini, saya akan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek-proyek gardu induk tersebut karena sudah lebih dari tiga tahun saya tidak mengikuti perkembangannya. Saya ambil tanggung jawab ini karena sebagai KPA saya memang harus bertanggung jawab atas semua proyek itu. Termasuk apa pun yang dilakukan anak buah. Semua KPA harus menandatangani surat pernyataan seperti itu dan kini saya harus ambil tanggung jawab itu. Saya juga banyak ditanya soal usulan-usulan saya untuk menerobos peraturan-peraturan yang berlaku. Saya jawab bahwa itu karena saya ingin semua proyek bisa berjalan. Saya kemukakan kepada pemeriksa bahwa saya tidak tahan menghadapi keluhan rakyat atas kondisi listrik saat itu. Bahkan, beberapa kali saya mengemukakan bahwa saya siap masuk penjara karena itu. Kini, ternyata saya benar-benar jadi tersangka. Saya harus menerimanya. Hanya, saya harus minta maaf kepada istri saya yang dul...

Mungkin ada yang mengira saya akan minta Jawa Pos Group untuk menjadi corong saya dalam menghadapi perkara gardu induk PLN di mana saya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mohon doa restu, agar saya tidak begitu. Pertama, saya sudah lama bukan lagi pimpinan Jawa Pos Group. Sejak saya sakit delapan tahun lalu. Memang saya memiliki saham di situ, tapi dalam perusahaan modern pemegang saham dan manajemen harus terpisah. Kedua, Jawa Pos Group biarlah menjadi corong bagi siapa saja. Jangan menjadi corong saya. Kami belajar dari pengalaman masa lalu yang ternyata hal seperti itu kurang baik. Mungkin tidak akan berjalan ideal, tapi kami menyadari bahwa kini masyarakat sudah sangat cerdas dan sangat kritis. Masyarakat selalu menilai media itu seperti apa. Ketiga, toh sudah ada internet. Opini-opini pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, aspirasi pribadi bisa disalurkan melalui media on-line. Tanpa harus mengganggu media publik yang seharusnya menjadi milik publik. Sudah banyak tokoh yang me...

Ada baiknya orang tahu ini. Proyek-proyek gardu induk PLN yang dibiayai uang negara (APBN) itu ditangani oleh satu organisasi yang disebut P2K. Itu singkatan Pejabat Pembuat Komitmen. P2K itu didampingi oleh bendahara, tim pemeriksa barang, tim penerima barang dan tim pengadaan. Seluruh pejabat di situ pegawai PLN, tapi yang mengangkat mereka menjadi P2K adalah menteri ESDM. Mengapa? Karena Pengguna Anggarannya (PA) adalah menteri ESDM. Dalam hal ini, Dirut PLN (waktu itu saya), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Mengapa Menteri ESDM yang mengangkat pejabat pelaksana proyek itu? Mengapa bukan KPA/Dirut PLN yang mengangkatnya? Kepresnya berbunyi begitu. Yakni Kepres 54/2010. Wewenang P2K itu luar biasa besar. Merekalah yang berwenang melakukan lelang/tender. Merekalah yang menentukan pemenang tender. Merekalah yang membuat dan menandatangani kontrak. Merekalah yang melaksanakan pekerjaan. Dan mereka pulalah yang melakukan pembayaran. Untuk melakukan semua itu, P2K tidak perlu memint...

Berhari-hari sejak ditetapkan sebagai tersangka 5 Juni lalu saya, keluarga dan teman-teman berdebat soal pengacara. Mau pakai pengacara atau tidak. Saya pribadi berkeras untuk tidak perlu pengacara. Tapi keluarga dan teman-teman berkeras harus pakai pengacara. Saya sendiri optimis bahwa kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Tidak usah dibela-bela. Bahkan saya berencana akan bersikap sangat low profil. Saat diperiksa jaksa nanti saya akan langsung saja mengatakan terserah jaksa. Kalau memang jaksa merasa menemukan bukti yang kuat, silakan. Di pengadilan pun, saya berencana tidak akan melakukan eksepsi atau pledoi. Silakan saja jaksa menunjukkan barang bukti. Silakan hakim mendengarkan saksi-saksi. Berdasarkan barang bukti dan kesaksian itu silakan hakim menilai. Lalu memutuskan. Kalau hakim memang menilai saya salah dan harus masuk penjara akan saya jalani dengan ikhlas. Saya sudah mengalami penderitaan menjadi anak yang amat miskin. Saya juga sudah pernah berada dalam situasi yang b...

“Pak, tolong segera diputuskan. Rapat untuk membicarakan ini sudah berpuluh kali. Rakyat sudah lama menunggu,” ujar saya. Tapi rapat tingkat tinggi itu belum juga bisa membuat keputusan. Masih banyak peraturan yang harus diubah. Mengubahnya pun sulit. “Saya tidak tahan. Tolong putuskan. Biarlah saya yang masuk penjara nanti,” ujar saya. Kalau saya sudah begitu, biasanya Bapak Wakil Presiden mengelus-elus pundak saya. “Jangan ada yang masuk penjara,” ujar beliau. Banyak sekali yang seperti itu. Begitulah rapat di pemerintahan itu. Rakyat sebaiknya memang lebih sabar. Pemerintah itu, yang dulu atau pun yang sekarang, pasti ingin berbuat baik. Tapi juga tidak ingin ada yang masuk penjara. Link : http://gardudahlan.com/rapat-dan-rapat/

Saya bersedia mengganti seluruh pengeluaran sponsorship maupun CSR untuk pengadaan mobil listrik kalau memang proyek tersebut tidak diperbolehkan menggunakan dana sponsorship atau CSR. Saya merasa sedih karena mantan anak buah saya di kementerian BUMN dijadikan tersangka karena mengkoordinasikan CSR/sponsorship untuk pembuatan mobil listrik. Mobil listrik tersebut dibuat dengan tujuan untuk dipersembahkan sebagai program green energy pada KTT APEC di Bali. Seingat saya BUMN memang diminta mendukung suksesnya KTT APEC. Bahwa yang dipercaya mengerjakannya adalah Ir. Dasep Ahmadi, MSc memang saat itu baru lulusan ITB tersebut yang sudah membuktikan secara nyata mampu membuat mobil listrik. Saya belum tahu berapa dana untuk pengembangan mobil listrik tersebut. Tapi kalau uang saya tidak mencukupi, saya yakin bisa minta tolong teman-teman saya yang peduli dengan kemajuan anak bangsa untuk membeli mobil tersebut. Saya sedih masalah ini jadi perkara pidana. Saya berharap teman-teman tidak pat...

“Gus, saya minta maaf kok nasib Anda jadi begini,” ujar saya begitu mendapat SMS bahwa dirinya baru saja ditetapkan sebagai tersangka mobil listrik BUMN oleh kejaksaan agung. Agus Suherman adalah anak muda. Umur 30 tahun Agus sudah meraih gelar doktor. Ia alumni Universitas Diponegoro Semarang. Jabatannya sebagai staff di bagian CSR kementerian BUMN membuatnya berhubungan dengan program-program pemberdayaan di segala bidang. Dia tidak punya wewenang memutuskan atau memerintahkan apa pun. Hanya seorang staf pelaksana. Latar belakangnya sebagai doktor perikanan, integritas dan antusiasnya yang tinggi serta usianya yang begitu muda membuat saya menilai dia akan mampu diberi tugas berat: menjadi direktur utama perusahaan umum Perikanan Indonesia. Umurnya 36 tahun saat itu. Misi utamanya: membenahi perusahaan perikanan yang keadaannya sangat memprihatinkan. Agar bisa menjadi perusahaan perikanan yang maju di negara maritim ini. Prestasinya luar biasa. Perusahaan perikanan itu tahun lalu be...